Menjadikan pembaca semakin cerdas dan bermutu.

Kamis, 03 Mei 2012

Konsep Dasar Pengambilan Keputusan


Oleh: Daqoiqul Misbah*
*Mahasiswa UIN Syarif Jakarta

Menurut James A.F. Stoner, keputusan adalah pemilihan di antara berbagai alternatif. Definisi ini mengandung tiga pengertian, yaitu: (1) ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan; (2) ada beberapa alternatif yang harus dipilih salah satu yang terbaik; dan (3) ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu makin mendekatkan pada tujuan tersebut. Pengertian keputusan yang lain dikemukakan oleh Prajudi Atmosudirjo bahwa keputusan adalah suatu pengakhiran daripada proses pemikiran tentang suatu masalah dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif.

Dari pengertian keputusan tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa keputusan merupakan suatu pemecahan masalah sebagai suatu hukum situasi yang dilakukan melalui pemilihan satu alternatif dari beberapa alternatif.
Menurut George R. Terry pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku (kelakuan) tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Kemudian, menurut Sondang P. Siagian pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat. Selanjutnya, menurut James A. F. Stoner pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah.
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti (digunakan) sebagai suatu cara pemecahan masalah.
Pengambilan keputusan sebagai kelanjutan dari cara pemecahan masalah memiliki fungsi sebagai pangkal atau permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah secara individual dan secara kelompok baik secara institusional maupun secara organisasional. Di samping itu, fungsi pengambilan keputusan merupakan sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang, dimana efek atau pengaruhnya berlangsung cukup lama.
Terkait dengan fungsi tersebut, maka tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan: (1) tujuan yang bersifat tunggal. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, artinya bahwa sekali diputuskan, tidak ada kaitannya dengan masalah lain dan (2) tujuan yang bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah, artinya keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua (atau lebih) masalah yang bersifat kontradiktif atau yang bersifat tidak kontradiktif.
Agar pengambilan keputusan dapat lebih terarah, maka perlu diketahui unsur atau komponen pengambilan keputusan. Unsur pengambilan keputusan itu adalah: (1) tujuan dari pengambilan keputusan; (2) identifikasi alternatif keputusan yang memecahkan masalah; (3) perhitungan tentang faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia; dan (4) sarana dan perlengkapan untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan.
Sementara itu, George R. Terry menyebutkan 5 dasar  (basis) dalam pengambilan keputusan, yaitu: (1) intuisi;  (2) pengalaman; (3) fakta; (4) wewenang;  dan (5) rasional.
1. Intuisi.
Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi adalah pengambilan keputusan  yang berdasarkan perasaan yang sifatnya subyektif.  Dalam pengambilan keputusan berdasarkan intusi ini, meski waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif pendek, tetapi keputusan yang dihasilkan seringkali relatif  kurang baik karena seringkali mengabaikan dasar-dasar pertimbangan lainnya.
2. Pengalaman.
Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena dengan pengalaman yang dimiliki seseorang, maka dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung-ruginya dan baik-buruknya keputusan yang akan dihasilkan.
3. Wewenang.
Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya, atau oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Hasil keputusannya dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama dan memiliki otentisitas (otentik),  tetapi  dapat menimbulkan sifat rutinitas, mengasosiasikan dengan praktek diktatorial dan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan sehingga dapat menimbulkan kekaburan
4. Fakta.
Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta empiris dapat memberikan keputusan yang sehat, solid dan baik. Dengan fakta, tingkat kepercayaan terhadap pengambil keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada.
5. Rasional.
Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasio, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan dan konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Pengambilan keputusan secara rasional ini berlaku sepenuhnya dalam keadaan yang ideal. Pada pengambilan keputusan secara rasional terdapat beberapa hal sebagai berikut:
  • Kejelasan masalah: tidak ada keraguan dan kekaburan masalah.
  • Orientasi tujuan: kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai.
  • Pengetahuan alternatif: seluruh alternatif diketahui jenisnya dan konsekuensinya.
  • Preferensi yang jelas: alternatif bisa diurutkan sesuai kriteria.
  • Hasil maksimal: pemilihan alternatif terbaik berdasarkan atas hasil ekonomis yang maksimal.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengambilan keputusan yaitu serangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam menyelesaikan suatu masalah, pengambilan keputusan merupakan bagian terpenting yang dihubungkan dalam melaksanakan suatu perencanaan, ada beberapa hal yamg perlu diperhatikan dalam mengambil keputusan:
1.      Pemahaman dan Perumusan Masalah
Dalam mengambil keputusan kita harus menemukan masalah apa yang sebenarnya terjadi dan bagaiman cara untuk memecahkan masalah tersebut.
2.      Pengumpulan Analisa Data Yang Relevan
Setelah menemukan masalah apa yang terjadi, kemudian menentukan rumusan yang tepat untuk menyelesaikannya berdasarkan data yang relevan.
3.      Pemilihan Alternatif Terbaik
Dari data yang telah didapat kita dapat memutuskan, kita dapat memilih alternatif yang paling baik. Untuk menyelesaikan suatu masalah.
4.      Implementasi Keputusan
Melaksanakan keputusan yang telah diambil dan bertanggung jawab melaksanakan, dengan memperhatikan resiko dan ketidak pastian terhadap  keputusan yang diambil.
5.      Evaluasi
      Implementasi yang telah diambil harus selalu dimonitor secara terus menerus, apakah berjalan lancar dan memberikan hasil yang diharapkan atau tidak.
Kemampuan yang baik dalam pengambilan keputusan harus tercermin pada tiga hal: cara, hasil keputusannya dan kemampuan menyampaikan hasil keputusan.
Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin harus dipastikan selaras dengan nilai-nilai dan cita-cita organisasi atau komunitas. Maka menjadi jelas bahwa proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin harus transparan dan dapat diukur. Proses pengambilan keputusan yang tidak transparan dan tidak terukur secara hakiki menjadi proses pembusukan sebuah organisasi atau sebuah komunitas.
Untuk menghasilkan proses pengambilan keputusan yang baik, yang transparan dan terukur, pemimpin harus menetapkan mekanisme dan nilai-nilai acuan pengambilan yang dapat diakses oleh orang-orang yang dipimpin. Akses terhadap mekanisme dan nilai-nilai yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan ini akan memungkinkan terjadinya kontribusi dan partisipasi yang lebih intens. Kontribusi dan partisipasi yang lebih intens ini akan semakin memperkokoh legitimasi pemimpin dan kualitas keputusan-keputusan yang dihasilkannya.
Apakah proses pengambilan keputusan yang baik seperti diatas dijamin menghasilkan keputusan-keputusan yang baik juga? Belum tentu. Hasil keputusan bisa bias oleh dua hal. Pertama, informasi yang tidak akurat. Oleh karena itu seorang atau sekelompok pemimpin harus memiliki kemampuan menghimpun dan menyeleksi informasi/data dengan baik. Kedua, motivasi dan kepentingan. Data yang baik, akurat, lengkap dan up to date bisa menghasilkan keputusan melenceng manakala ada motivasi, kepentingan dan niatan yang salah dari pemimpin. Siapa yang bisa mengontrol motivasi dan naiatan seseorang? Tentu tidak ada. Maka, setelah proses pengambilan keputusan, produk keputusan pemimpin harus juga bisa dikontrol. Alat kontrol produk keputusan pemimpin adalah: Pertama, seberapa sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam keputusan dengan nilai-nilai organisasi atau komunitas. Kedua, seberapa relevan keputusan itu dengan program, tema dan arah organisasi. Ketiga, seberapa keputusan itu memiliki daya terap (dapat dilaksanakan) bagi organisasi atau komunitas.
Pada akhirnya, keputusan yang baik adalah keputusan yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang dipimpin. Maka kemampuan mengkomunikasikan hasil keputusan menjadi sangat penting. Apakah ini sesuatu yang berat? Tentu saja tidak. Karena, ketika proses pengambilan keputusan bersifat transparan dan terukur, ketika produk keputusan masih terbuka terhadap control mereka yang dipimpin, maka sudah dengan sendirinya produk keputusan pemimpin sudah dipahami oleh mereka yang dipimpin. Tetapi sayangnya banyak pemimpin yang karena sejak proses pengambilan keputusan tidak transparan dan terukur, serta tidak ada ruang partisipasi, maka hal mengkomunikasikan keputusan menjadi pekerjaan yang berat. Dan ketika orang-orang yang dipimpin tidak bisa mengerti produk-produk keputusannya, maka dengan mudah alamat kesalahan diarahkan kepada mereka yang dipimpin. Ketika terjadi situasi demikian, maka peluang berkembangnya gaya kepemimpinan yang otoriter semakin besar.


Pengambilan keputusan
Semua orang tahu – sesuai dengan peran dan fungsinya – pemimpin adalah penentu keputusan bagi sebuah komunitas atau sebuah organisasi. Maka seorang atau sekelompok pemimpin dituntut oleh statusnya untuk memiliki kemampuan yang baik dalam pengambilan keputusan. Kemampuan yang baik dalam pengambilan keputusan harus tercermin pada tiga hal: cara, hasil keputusannya dan kemampuan menyampaikan hasil keputusan.
Hal mengambil keputusan memang hak prerogatif pemimpin. Tetapi hal keputusan itu dapat diterima oleh orang-orang yang dipimpin sangat dipengaruhi oleh cara atau proses mengenai bagaimana keputusan itu diambil. Karena kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin itu merupakan kewenangan yang diberikan oleh orang-orang yang dipimpin, maka proses pengambilan keputusan harus bisa dikontrol dan dipertanggung-jawabkan kepada yang memberi wewenang. Mengapa orang-orang yang dipimpin perlu mengontrol dan meminta pertanggung-jawaban? Karena pada dasarnya semua orang ingin terlibat dan memberikan kontribusi dalam kehidupan bersama. Pemberian wewenang adalah wujud dari keinginan berkontribusi. Pun demikian hal mengontrol dan meminta pertanggung-jawaban. Maka merupakan konsekuensi logis jika harapan dan ruang untuk mengontrol dan meminta pertanggung-jawaban menyempit, akan mengakibatkan orang-orang yang dipimpin juga akan mengurangi kontribusinya dalam memberikan wewenang. Kontribusi yang diberikan kepada pemimpin tujuan akhirnya bukan kepada pemimpin itu sendiri, melainkan kontribusi terhadap usaha mewujudkan nilai-nilai dan cita-cita organisasi atau komunitas. Oleh karena itu proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin harus dipastikan selaras dengan nilai-nilai dan cita-cita organisasi atau komunitas. Maka menjadi jelas bahwa proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin harus transparan dan dapat diukur. Proses pengambilan keputusan yang tidak transparan dan tidak terukur secara hakiki menjadi proses pembusukan sebuah organisasi atau sebuah komunitas. Dan secara khusus akan menjadi proses pengeroposan kepemimpinan itu sendiri. Pengeroposan ini akan menjadikan kepemimpinan kehilangan legitimasi. Dan ketika kepemimpinan kehilangan legitimasi, maka kecenderungannya adalah – gaya kepemimpinan – semakin otoriter.
Untuk menghasilkan proses pengambilan keputusan yang baik, yang transparan dan terukur, pemimpin harus menetapkan mekanisme dan nilai-nilai acuan pengambilan yang dapat diakses oleh orang-orang yang dipimpin. Akses terhadap mekanisme dan nilai-nilai yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan ini akan memungkinkan terjadinya kontribusi dan partisipasi yang lebih intens. Kontribusi dan partisipasi yang lebih intens ini akan semakin memperkokoh legitimasi pemimpin dan kualitas keputusan-keputusan yang dihasilkannya.
Apakah proses pengambilan keputusan yang baik seperti diatas dijamin menghasilkan keputusan-keputusan yang baik juga? Belum tentu. Hasil keputusan bisa bias oleh dua hal. Pertama, informasi yang tidak akurat. Oleh karena itu seorang atau sekelompok pemimpin harus memiliki kemampuan menghimpun dan menyeleksi informasi/data dengan baik. Kedua, motivasi dan kepentingan. Data yang baik, akurat, lengkap dan up to date bisa menghasilkan keputusan melenceng manakala ada motivasi, kepentingan dan niatan yang salah dari pemimpin. Siapa yang bisa mengontrol motivasi dan naiatan seseorang? Tentu tidak ada. Maka, setelah proses pengambilan keputusan, produk keputusan pemimpin harus juga bisa dikontrol. Alat kontrol produk keputusan pemimpin adalah: Pertama, seberapa sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam keputusan dengan nilai-nilai organisasi atau komunitas. Kedua, seberapa relevan keputusan itu dengan program, tema dan arah organisasi. Ketiga, seberapa keputusan itu memiliki daya terap (dapat dilaksanakan) bagi organisasi atau komunitas.
Pada akhirnya, keputusan yang baik adalah keputusan yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang dipimpin. Maka kemampuan mengkomunikasikan hasil keputusan menjadi sangat penting. Apakah ini sesuatu yang berat? Tentu saja tidak. Karena, ketika proses pengambilan keputusan bersifat transparan dan terukur, ketika produk keputusan masih terbuka terhadap control mereka yang dipimpin, maka sudah dengan sendirinya produk keputusan pemimpin sudah dipahami oleh mereka yang dipimpin. Tetapi sayangnya banyak pemimpin yang karena sejak proses pengambilan keputusan tidak transparan dan terukur, serta tidak ada ruang partisipasi, maka hal mengkomunikasikan keputusan menjadi pekerjaan yang berat. Dan ketika orang-orang yang dipimpin tidak bisa mengerti produk-produk keputusannya, maka dengan mudah alamat kesalahan diarahkan kepada mereka yang dipimpin. Ketika terjadi situasi demikian, maka peluang berkembangnya gaya kepemimpinan yang otoriter semakin besar.

0 komentar:

Poskan Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.

Ads 468x60px

© Blogger Kejora, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena